INVESTIGASI INSIDEN BENDERA RMS PERLU LIBATKAN TOKOH MASYARAKAT

( Yogyakarta )Munculnya gerakan separatis pada acara puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-14 di Lapangan Merdeka Ambon beberapa waktu lalu menimbulkan bermacam reaksi dari berbagai kalangan. Kedatangan sekitar 30 pemuda yang membawakan tarian Cakalele, dan membentangkan bendera RMS (Republik Maluku Selatan) di depan para tamu undangan yang juga dihadiri Presiden Susilo Bambang Yodhoyono sangat mengagetkan. Meskipun panitia pelaksana acara tersebut mengatakan bahwa munculnya sekelompok pemuda yang menyelundupkan bendera RMS itu tidak masuk dalam susunana acara, namun kejadian itu sepertinya sudah ada skenario tersendiri dari panitia.
Hal ini diungkapkan Eko Priyo Purnomo, M.Si (Dosen Ilmu Pemerintahan UMY), pada acara diskusi internal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (IP FISIPOL UMY), Selasa (3/07) di Kampus Terpadu UMY. Eko mengatakan bahwa kemunculan simpatisan RMS tersebut terdapat indikasi untuk menunjukkan bahwa ternyata RMS masih eksis di Maluku. Pengibaran bendera RMS oleh para simpatisanya masih sering terjadi, sedangkan pada kasus ini pengibarannya terjadi di depan orang no satu di Indonesia.
Masih menurut Eko, penyelundupan bendera RMS ini juga disebabkan adanya kegagalan intelijen, serta dimungkinkan adanya campur tangan dari pihak birokrat setempat. Kedua tokoh besar Maluku, Gubernur dan wakilnya akan turut serta dalam Pilkada periode depan, sehingga bisa jadi kemunculan bendera RMS pada acara itu mengandung maksud politis untuk menjatuhkan reputasi gubernur Maluku, Karel Albert. Selain itu, menurut Eko, kejadian yang membuat SBY marah ini juga bertujuan untuk memanaskan kembali suasana di Maluku.
Pada kesempatan tersebut, Eko beranggapan bahwa jika kejadian itu akan diselesaikan melalui jalur hukum, maka hendaklah dicari siapa provokator dibalik semua kejadian ini. ”Jadi yang diproses bukan hanya yang 30 orang itu saja, namun yang lebih penting dan harus diutamakan adalah dalangnya, kan percuma kalau pelakunya diproses berdasarkan hukum yang berlaku tapi dalangnya tidak diproses bahkan tidak diketahui” katanya.
Tim Evaluasi Mabes Polri, berkaitan dengan hal itu telah memeriksa beberapa orang yang dianggap tahu persis dengan kejadian tersebut. Orang-orang yang diperiksa selain dari pihak kepolisian, TNI juga istri gubernur Maluku yang pada kesempatan itu menjadi ketua panitia peringatan Harganas di Maluku. Investigasi tersebut, menurut Eko, tidak akan berjalan dengan baik tanpa melibatkan tokoh masyarakat setempat dan juga mahasiswa. Menurutnya, mereka merupakan orang-orang yang benar-benar tahu akar permasalahan dari munculnya gerakan separatis yang menamakan Republik Maluku Selatan (RMS).