Jagongan Wagen Tampilkan Pertunjukan Modern Dance dan Demo Interaktif

Setelah menggelar pentas tari Odissi-India pada program Jagongan Wagen bulan Agustus, Yayasan Bagong Kussudiardja (YBK) kembali mempersembahkan sebuah pertunjukan tari yang akan menyuguhkan teknik tinggi modern dance sebagai materi sajian pada bulan September tahun ini. Pertunjukan tari ini akan menampilkan Dance Company Dinyos dari Kyoto – Jepang, dengan direktur artistik Takashi Watanabe. Acara yang dilaksanakan bekerja sama dengan Jogja Art Festival 2007 ini akan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 2 September 2007 pukul 13.00 WIB, bertempat di Padepokan Seni Bagong Kussudiardja.

Dinyos didirikan oleh Takashi Watanabe pada tahun 1990 merupakan implementasi filosofi tari Takashi Watanabe, bahwa tari adalah sensualitas dan jiwa, serta merayakan gerak kehidupan. Pada setiap pementasannya, Dinyos senantiasa mengekspresikan sepenuhnya konsep tersebut, serta memberikan inspirasi dan keterharuan kepada para penonton. Takashi Watanabe adalah salah satu mentor pergerakan modern dance di Jepang, khususnya di Kyoto. Beliau telah memimpin beberapa kelompok tari di Kyoto sejak tahun 1979, dan banyak bekerja sama dengan penari, koreografer dan sutradara yang memiliki talenta tinggi. Ballet dan modern dance merupakan konsentrasi utama beliau ketika belajar di the Boston Conservatory of Music-USA, seusai menyelesaikan pendidikan di Doshisya University (Kyoto – Jepang). Takashi Watanabe mempertemukan kebudayaan barat dan tradisional Jepang ke dalam karya melalui pendekatan baru modern dance. Dance Company Dinyos pun telah mendapat pengakuan publik dan media massa di luar Jepang, antara lain di New Zealand, China, Perancis, dan Amerika Serikat.

Pertunjukan yang akan digelar di Padepokan Seni Bagong K. pada siang hari nanti, akan menampilkan karya berjudul Mida. Sebuah reportoar yang merepresentasikan filosofi Budha di Jepang, dalam kemasan dinamis gerak-gerak modern dance yang enerjik, namun penuh dengan kekuatan rasa kontemplatif. Mida akan dibawakan oleh penari utama Dinyos yaitu Myu Enami, Ai Fukami, Bella Kai, Mana Fuji, Ren Arimizu, Maki Kay, dan Sachie Miki. Seusai pertunjukan, Takashi Watanabe bersama penari Dinyos akan mempresentasikan konsep tari dan gerak mereka pada sesi dialog bersama koreografer dari Yogyakarta, yaitu Miroto. Pada sesi inilah, para penonton akan memperoleh pengetahuan dan apresiasi mengenai perkembangan dunia tari baru, yang akan mengupas wilayah-wilayah tari tradisi beserta nilai-nilai estetis di dalamnya, pada konteks perkembangan bentuk baru pertunjukan tari. Mereka berdua secara bergantian dalam sebuah kesatuan tema, akan menjelaskan dan memperlihatkan teknik gerak hingga ke kedalamannya. Ini semua akan dikemas dalam bentuk dialog terbuka dan diikuti demontrasi interaktif secara langsung. ( sant)

TIDAK DIANGKAT JADI PNS, 110 CARIK DI YOGYAKARTA BERHARAP TIDAK DIBERHENTIKAN

YOGYAKARTA- Sebanyak 110 carik se provinsi DI Yogyakarta yang tidak bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) menuntut tetap diberi kesempatan mengabdi sebagai carik hingga masa jabatan mereka berakhir. Padahal sesuai PP nomor 45 tahun 2007 tentang pengangkatan sekretaris desa menjadi PNS dinyatakan mereka yang tidak bisa diangkat menjadi PNS diberhentikan dari jabatannya oleh bupati. "Dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2007 memang dikatakan carik yang tidak bisa diangkat sebagai PNS akan diberhentikan oleh bupati. Tapi para carik di DIY menghendaki meski tidak bisa diangkat menjadi PNS agar dipertahankan sampai masa jabatannya berakhir. Sebab jumlah carik se DIY yang tidak bisa diangkat karena masalah umur, jumlahnya sangat banyak," kata ketua paguyuban carik se DIY, Drs Arisman, saat dikonfirmasi Jumat (31/8). Dijelaskan, total desa di seluruh DIY terdapat 396 buah. Dari jumlah itu, sebanyak 110 carik dipastikan tidak bisa diangkat karena umurnya sudah melebihi 51 tahun per 15 Oktober 2006. Dari 386 desa itu, 32 desa belum mempunyai carik karena carik sebelumnya meninggal dunia dan 24 carik sudah berstatus PNS. Dikatakan Arisman, masa jabatan seorang carik selama ini ditentukan lewat Peraturan Daerah. Seorang carik, kata dia, ada yang diangkat berdasar Perda dengan masa jabatan hingga umur 60 tahun. Tapi, kata dia, ada juga carik yang diangkat dengan Perda dengan masa jabatan 64 tahun. "Jadi selain memperoleh kompensasi karena tidak bisa diangkat menjadi PNS, sebanyak 110 carik di DIY juga menghendaki agar mereka tetap dipertahankan sebagai carik hingga masa jabatan mereka berakhir sesuai Surat Keputusan pengangkatan mereka sebagai carik," kata Arisman yang juga carik Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul. Sementara itu sekretaris desa Poncosari Bantul, Kholil (52 tahun) mengaku ikhlas dan pasrah karena tidak bisa diangkat menjadi PNS. Berdasar PP nomor 45/2007, kata Kholil, usianya memang tidak memenuhi persyaratan. Per tanggal 15 Oktober 2006, umur Kholil 51 tahun lebih 3 bulan. Kholil berharap tetap dipertahankan sebagai carik sampai masa jabatannya berakhir saat berumur 64 tahun nanti. Ia berharap PP nomor 45/2007 terutama pasal 10, tidak berlaku secara kaku. Kepala Humas Provinsi DIY, Alex Syamhuri mengatakan, meski PP tentang tata cara pengangkatan sekretarus desa menjadi PNS sudah keluar, tiap-tiap pemerintah daerah masih menunggu adanya Surat Edaran dari pusat yang mengatur secara rinci masalah tersebut. "Termasuk soal carik yang tidak bisa diangkat menjadi PNS, mestinya tidak lengsung diberhentikan begitu saja dan diganti oleh carik yang lain. Untuk itu, perlu juga dipertegas masalah ini meski hanya lewat Surat Edaran," kata Alex. Seperti diberitakan, pemerintah pusat akhirnya mengeluarkan PP tentang pengangkatan carik menjadi PNS. Semua carik di seluruh Indonesia yang memenuhi persyaratan, bakal diangkat sebagai PNS dengan maksimal berada pada pangkat golongan IIa. Meski ada carik yang bergelar S1 dan S2, mereka tetap menjadi PNS golongan IIa.( Santos )

GUBERNUR DIY AKUI SIMPAN SISA ANGGARAN DI KAS DAERAH

YOGYAKARTA- Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X mengakui pemerintah provinsi DIY menyimpan sebagian dananya di SBI atau deposito. Hanya saja, kata Sultan, dana yang disimpan tersebut berasal dari sisa anggaran dari kegiatan yang telah dilaksanakan."Misalnya, dalam satu kegiatan anggarannya Rp 1 milyar. Namun ternyata dalam pelaksanaannya terealisasi sebesar Rp 700 juta sehingga ada sisa sebesar Rp 300 juta. Sisa anggaran ini, daripada nganggur kemudian dimasukkan ke SBI atau deposito dan diperhitungkan untuk anggaran tahun berikutnya," kata Sultan saat ditemui di kantornya, Jumat (24/8).Dijelaskan Sultan, sisa anggaran yang disimpan di SBI atau deposito bukanlah penyimpangan. Sebab saat perhitungan anggaran tahun berikutnya, kata dia, sisa anggaran yang disimpan termasuk bunganya akan disertakan. "Kalau tidak disertakan dalam perhitungan tahun anggaran berikutnya, itu namanya penggelapan," tegas Sultan.Sementara itu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DIY, Mulyanto mengatakan, selama ini memang sering terjadi sisa anggaran dalam suatu kegiatan. Setahun, kata dia, rata-rata terdapat sisa anggaran sebesar Rp 30 milyar. Sisa anggaran itu, kemudian disimpan di kas daerah lewat jasa giro dengan bunga sebesar 4 peren per bulan."Sisa anggaran yang disimpan berikut bunganya yang empat persen per bulan itu, kemudian diperhitungkan untuk tahun anggaran berikutnya," kata Mulyanto.

DIPERLUKAN CUKUP BANYAK AHLI GEMPA KARENA INDONESIA DAERAH GEMPA

Wilayah Indonesia rawan terhadap terjadinya gempa, sehingga setiap kabupaten kota di Indonesia sebaiknya mempunyai tenaga ahli rekayasa kegempaan, minimal 2 orang. Namun sampai saat ini belum ada perguruan tinggi yang membuka program studi rekayasa kegempaan. Oleh karena itu Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun ini membuka Program magister atau S2 rekayasa kegempaan. Demikian Dikatakan Dr Ir Drajad Suharjo SU Ketua Program Magister sipil UII Yogyakarta usai bertemu dengan gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kepatihan hari ini.

Lebih lanjut Drajad mengungkapkan Program ini sangat khusus dan spesifik bahkan satu – satunya di Indonesia. Karena program ini baru pertama dan satu satunya di Indonesia maka pada awal pembukaan program ini UII mengalami kesulitan untuk mencari referensi karena referensinya kebanyakan dari negara amerika , Jepang dan Philipina. Namun karena UII sudah lama berkecimpung dalam masalah kegempaan maka sebagian referemsi tersebut dari UII sendiri. UII sudah mempunyai bahan – bahan rekayasa kegempaan termasuk SDM dibidang kegempaan. Pada tahun pertama kali ini hanya menerima 30 mahasiswa yang semuanya masuk dalam program beasiswa penuh. Program beasiswa mahasiswa manajemen rekayasa kegempaan ini hasil kerja sama antara Departemen pendidikan Nasional dan UII. Masih – masing mahasiswa akan menempuh 4 semester dengan beasiswa sebesar 27 juta rupiah dan biaya hidup 1 juta rupiah perbulan. Mengingat Wilayah Indonesia rawan terhadap gempa maka kedepan diharapkan setiap kabupaten kota minimal mempunyai 2 orang magister rekayasa kegempaan untuk membangun infrastruktur dan memberikan arahan dan pencerahan supaya jika terjadi gempa dapat meminimalisir korban.

“ Indonesia kan rawan terhadap gempa, sehingga untuk meminimalisir korban jiwa maka di setiap kabupaten kota perlu adanya tenaga ahli rekayasa kegempaan. “ ujar Dr Ir Drajad Suharjo SU

Kuliah pada program magister rekayasa kegempaan UII Yogyakarta akan dimulai awal September 2007 mendatang. Dari Yogyakarta santosa Suparman melaporkan. ( Santos )

TINGkat KONSUMSI IKAN WARGA YOGYAKARTA SANGAT RENDAH

Tingkat konsumsi ikan perkapita masyarakat DIY masih sangat rendah. Pada tahun 2006 hanyai 15,3 kg perkapita per tahun jauh dibawah tingkat konsumsi ikan perkapita nasional yang mencapai 26,2 Kg perkapita per tahun. Demikian dikatakan Sudiyanto Plt Kepala dinas Perikanan dan kelautan DIY usai membuka acara gemar makan ikan di Balai bakti wana yasa.

Lebih lanjut Sudiyanto mengatakan karena dibanding dengan tingkat konsumsi ikan secara nasional, DIY masih rendah maka saat ini tengah digencarkan gerakan Gemar makan Ikan. Diharapkan dengan adanya gerakan gemar makan ikan maka kedepan tingkat konsumsi masyarakat terhadap ikan akan meningkat. Sebab telah kita ketahui bahwa Ikan mengandung protein sangat tinggi sehingga dapat memberikan kecerdasaan kepada anak – anak.

" Tingkat konsumsi ikan masyarakat Yogyakarta masih sangat rendah, oleh karena itu kami terus melakukan gerakan makan ikan " ujar Sudiyanto

Adapun upaya lain yang akan dilakukan untuk meningkatkan tingkat konsumsi ikan masyarakat Yogyakarta yakni dengan mengadakan lomba masak Ikan dari tingkat kecamatan hingga tingkat Propinsi. Selain itu juga meningkatkan hasil budi daya ikan tangkap. ( santos )

TIDAK ADA OPERASI PASAR MESKI HARGA MINYAK GORENG DI YOGYAKARTA NAIK

Yogyakarta, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tidak akan melakukan operasi pasar (OP) minyak goreng, meski harganya mengalami kenaikan.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) Propinsi DIY, Ir. Sahbenol Hasibuan ketika ditemui ELSHINTA, Sabtu (18/8).
Ia mengungkapkan, pihaknya telah melakukan pengamatan di beberapa pasar yang ada di DIY. Dimana sejak awal Agustus lalu sempat terjadi kenaikan harga minyak goreng antara Rp 400-Rp 700 per liternya.
Dari pengamatan Disperindagkop DIY, saat ini harga minyak goreng tertinggi di DIY pada kisaran Rp 8.800 per liter. Sahbenol mengatakan, pihaknya hingga kini masih terus melakukan pengamatan, sehingga tidak akan melakukan OP minyak goreng.
"Pemerintah tidak melakukan operasi pasar dan sedang memikirkan bagaimana solusi untuk mengantisipasi agar gejolak harga tidak terjadi. Untuk stok di Yogyakarta, Alhamdulillah sampai saat ini minyak goreng masih ada 99.000 kilogram lebih," ujar Sahbenol. ( Santos )

SULTAN MEMINTA PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DIY TIDAK DITUNDA

YOGYAKARTA- Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta kepada pemerintah pusat agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Provinsi DIY tidak perlu ditunda, meski RUU Keistimewaan belum jadi. Untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur DIY cukup dengan Keppres. Pernyataan ini disampaikannya di Kepatihan hari ini.

Pelaksanaan pemilihan gubernur DIY, kata Sultan, juga tidak perlu menunggu pengesahan Undang-undang Keistimewaan DIY. Sesuai jadwal, masa tugas Sri Sultan bakal berakhir Oktober 2008 nanti. Sultan sendiri menyatakan tidak bersedia lagi dipilih sebagai gubernur.

"Kenapa harus ditunda. Jika memang pemilihan gubernur dirasa sangat penting, itu bisa dengan keputusan presiden. Keppres itu cukup mengatur persoalan pemilihan gubernur tidak usah melebar ke persoalan RUUK (rancangan undang-undang keistimewaan -red),: kata Sultan saat ditemui di komplek Kepatihan Yogyakarta, Rabu (8/8).

Dikatakan Sultan, sampai saat ini memang belum jelas kapan RUUK DIY bakal disahkan. Namun demikian, kata Sultan, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DIY tidak harus menunggu lahirnya RUUK untuk mempersiapkan pelaksanaan Pilgub DIY. Sultan sendiri tidak bisa memastikan kemungkinan presiden mengeluarkan Keppres untuk Pilgub DIY. Sultan menyatakan, bisa saja dalam waktu dua atau tiga bulan ke depan, presiden mengeluarkan Keppres tersebut.Sementara mengenai kemungkinan calon independen dalam pemilihan gubernur di DIY nanti, Sultan menyatakan, dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme yang ada. Berdasar putusan Mahkamah Konstitusi, kata Sultan, munculnya calon independen sangat dimungkinkan."Kalau saya, serahkan saja kepada aturan yang ada. Kita lihat saja bagaimana aturan tentang calon independen itu," kata Sultan.

Seperti diberitakan, masa tugas Sultan sebagai Gubernur DIY bakal berakhir Oktober 2008 mendatang. Meski didesak mayoritas rakyat Yogyakarta, beberapa bulan lalu Sultan berulang kali menyatakan tidak bersedia lagi menjadi gubernur DIY untuk periode 2008-2013. ( Santos )

3500 KK DI KECAMATAN SAPTOSARI HIDUP MISKIN

( Yogyakarta ) Lebih dari 3500 keluarga di Kecamatan Saptosari GunungKidul Yogyakarta hidup miskin dan 400 KK anak - anaknya menmgalami putus sekolah. Demikian dikatakan Mujiyono Camat kecamatan Saptosari Gunung Kidul Yogyakarta.

Pemerintah kecamatan Saptosari saat ini tengah berupaya mengurangi jumlah keluarga miskin yang kini jumlahnya cukup besar. Kemiskinan selalu terkait dengan pendidikan dan kesehatan.

" Kemiskinan pasti terkait pula dengan pendidikan dan tingkat kesehatan. 53% keluarga di wilayah kami miskin" ujar Mujiyono.

Lebih lanjut Mujiyono mengatakan beberapa waktu lalu pemerintah kecamatan mengundanng pihak - phak yang konsern terhadap masalah pendidikan untuk mengatasi 400 keluarga yang anak - anaknya putus sekolah.

" sebagian besar kepala keluarga disini hanya lulusan SD mas" tambah Mujiyono.

Pemerintah kecamatan bersama pemerintah kabupaten Gunung Kidul akan bersama - sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga angka kemiskinan yang cukup besar dapat dikurangi. ( Santos )

PT ASKES BELUM LUNASI KLAIM SEJUMLAH RS DI DIY

YOGYAKARTA- PT Askes hanya menyetujui sekitar 75 persen dari total klaim yang diajukan 15 rumah sakit saat menangani pasien korban gempa di Provinsi DI Yogyakarta. Dari total klaim yang diajukan Rp 28,3 milyar, PT Askes menyetujui sebesar Rp 21 milyar. Sedang Rp 7,3 milyar sisanya, akan menjadi tanggungan masing-masing rumah sakit.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DI Yogyakarta, dr Bondan Agus Suryanto saat dikonfirmasi Selasa (7/8) menjelaskan, hingga akhir tahun 2006 lalu, 15 rumah sakit di DIY yang menangani pasien korban gempa mengajukan klaim melalui Dinas Kesehatan DIY ke PT Askes sebesar Rp 39 milyar. Dari klaim itu, kata dia, PT Askes sudah membayar Rp 11 milyar.

"Sisanya sampai sekarang memang belum dibayarkan karena PT Askes menyatakan harus melakukan verifikasi atas klaim yang diajukan. Kemarin, PT Askes menyatakan menyetujui klaim sebesar Rp 21 milyar. Sedang yang Rp 7,3 milyar, PT Askes tidak akan mengganti karena tidak ada bukti-bukti yang lengkap," kata Bondan.

Dijelaskan Bondan, masalah pembayaran klaim 15 rumah sakit memang sudah tertunda sejak akhir tahun 2006 lalu. Pemerintah Provinsi DIY sendiri, kata dia, sudah mendesak kepada PT Askes maupun Bakornas untuk segera membayar. Sebab akibat belum terbayarnya klaim tersebut, kata dia, sejumlah rumah sakit mengeluh.

Ditambahkan Bondan, klaim sebesar Rp 7,3 milyar yang tidak akan dibayar oleh PT Akses kemungkinan akan menjadi tanggungan masing-masing rumah sakit. Provinsi DIY, kata dia, sampai sekarang juga belum memutuskan kemungkinan membantu mereka dengan dana dari APBD.

RSU Sardjito, salah satu rumah sakit paling banyak merawat pasien korban gempa, sampai saat ini juga belum menerima sepenuhnya pembayaran klaim yang diajukan. RSU Sardjito, baru menerima dana Rp 3,5 milyar pada akhir tahun 2006 lalu. "Kekurangannya, kami belum tahu kapan akan dilunasi," kata Kepala Humas RSU Sardjito, Trisno Heru Nugroho.

15 rumah sakit se DIY yang mengajukan klaim ke PT Akses karena mereka merawat pasien korban gempa masing-masing RSU Sardjito, RSUD Bantul, RS Bathesda, RS Panti Rapih, PKU Muhammadiyah Bantul, PKU Muhammadiyah Yogyakarta, RS Panti Rini, RS Lokapala, RS TNI Angkatan Udara, Klinik Gita Rajawali, RS Kalimosodo Bantul dan RS Dharma Usada. ( Santos )

TNI AL SELIDIKI LSM ASING DI PULAU TERLUAR NTT

YOGYAKARTA- Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Slamet Subiyanto menyatakan, sampai saat ini pihaknya masih menyelidiki aktivitas sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing di Pulau Landu Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa tenggara Timur (NTT).

Menurut Slamet, hingga sekarang TNI belum bisa menyimpulkan aktivitas dan legalitas LSM asing yang ada di wilayah NKRI tersebut.

"Keberadaan mereka sedang kita dalami. Kami juga masih menelusuri bukan saja kativitasnya tapi juga legalitasnya. Kalau legalitas mereka tidak ada, tentu akan kita amankan," kata Slamet Subiyanto usai melakukan pertemuan dengan Gubernur DI Yogyakarta di kantor gubernuran DIY, Selasa (7/8).

Lebih lanjut Laksamana Slamet Subiyanto mengatakan gerakan dan aktivitas sebuah LSM memang sulit diduga. Untuk itu, kata dia, atas informasi masyarakat tersebut pihaknya masih menelusuri. Personil yang ada di lapangan, kata dia, masih mengumpulkan informasi dan sampai saat ini belum selesai.Ditambahkan Kasal, pulau milik Indonesia memang jumlahnya sangat banyak. Kapal-kapal TNI AL, kata dia, juga sudah disebar untuk melakukan pengawasan. Tapi jika ada yang terlewati, kata Slamet, sebenarnya lumrah karena terbatasnya personil dan perlengkapan TNI AL.

"Untuk itu, kami sangat membutuhkan informasi baik dari masyarakat maupun nelayan. Pasti akan kami cek dan kami telusuri," tegas Slamet.Informasi yang dihimpun, sebuah LSM asing dilaporkan mempunyai aktifitas di Pulau Landu yang merupakan salah satu dari pulau terluar Indonesia. LSM tersebut dilaporkan membangun infrastruktur pengadaan air bersih dengan misi yang belum diketahui secara pasti. ( Santos )

2009 LANTAMAL SURABAYA PINDAH KE KULON PROGO

YOGYAKARTA- Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Slamet Subiyanto menyatakan, proses pemindahan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) V dari Surabaya ke Yogyakarta akan dimulai 2008 nanti. Untuk tahap awal, kata Slamet, TNI AL akan membangun gedung-gedung utama yang akan menjadi perkantoran TNI AL.

"Menggeser pangkalan dari Surabaya ke Yogyakarta butuh dana yang besar sehingga pelaksanaannya harus bertahap. Untuk tahap awal, kita akan membangun dulu gedung perkantoran dengan angaran sekitar Rp 10 milyar. Untuk keseluruhannya, kami harap tahun 2009 seluruhnya sudah selesai," kata Slamet Subiyanto usai bertemu dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Selasa (7/8).

Unsur pimpinan TNI AL, melakukan pertemuan dengan Sultan dan Bupati Kulonprogo Toyo Susanto Dipo di kantor gubernuran DIY. Dalam pertemuan tersebut, Slamet Subiyanto menjelaskan teknis dan kebutuhan lahan yang akan digunakan sebagai Lantamal.

Dijelaskan Slamet, untuk keperluan pembangunan Lantamal di Yogyakarta, TNI AL sudah memilih lokasi yaitu di sekitar Pantai Glagah dan Pantai Karangwuni di Kabupaten Kulonprogo. Untuk sementara, kata Slamet, pihaknya membutuhkan areal seluas 200 hektar. Dan tanah itu, lanjut dia, sudah disediakan oleh Gubernur DIY dengan tanah milik Paku Alaman Ground.
Menurut Slamet, pemindahan Lantamal dari Surabaya ke Yogyakarta mempunyai tujuan yang strategis. Ke depan, kata Slamet, jalur laut di selatan akan lebih ramai karena jalur di selat Malaka akan ditinggalkan. Kondisi itu, kata Slamet, menyusul pendangkalan di Selat Malaka yang tidak lagi sesuai dengan kapal-kapal dengan tonase yang lebih besar.

"Alasan utama tentu untuk pertahanan kedaulatan NKRI. Tapi selain itu, ke depan, kapal-kapal dengan tonase di atas 100 ribu ton, akan sulit lewat di selat Malaka. Mereka akan pindah ke selatan. Sebagai negara yang berdaulat dan punya pertahanan, kita tentu akan memberikan jaminan yang terbaik agar dunia internasional juga juga merasa aman ketika lewat di kawasan tersebut," kata Slamet.

Sementara Lantamal Surabaya yang ditinggalkan, kata Slemat, pangkalan tersebut tetap akan difunsgikan. Hanya saja tidak lagio sebagai Pangkalan Utama melainkan sebagai pangkalan perbaikan bagi kapal-kapal TNI AL.

Di tempat sama, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan dukungannya pemindahan Lantamal dari Surabaya ke Yogyakarta. Sebagai bentuk dukungan, kata Sultan, pihaknya telah menyediakan lahan seluas 200 hektar dari tanah Paku Alaman Groung yang ada di sekitar Pantai Glagah dan Pantai Karangwuni di Kabupaten Kulonprogo. Jika luas tersebut dirasa masih kurang, kata Sultan, pihaknya masih menyediakan areal yang dibutuhkan.
"Kami tentu mendukung karena pemindahan itu untuk pertahanan negara. Selain itu, bagi masyarakat Yogyakarta tentu akan mendapat keuntungan karena perekonomian tentu akan lebih berkembang," kata Sultan. ( Santos )

KEKERINGAN DI GUNUNG KIDUL MAKIN MELUAS

( Gunungkidul ) Kekeringan di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta makin meluas. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul sudah mulai melakukan dropping air gratis untuk warga miskin. Di Kecamatan Saptosari Gunung Kidul sudah mulai melakukan dropping air bersih sejak tanggal 1 agustus 2007.

Mujiyono, Camat Kecamatan saptosari Gunung Kidul mengatakan hampir separoh warganya mengalami krisis air bersih. Dari 7 ribu KK di Kecamatan tersebut, sebanyak 3198 KK mengalami krisis air bersih da sebagian besar adalah dari Keluarga miskin. Oleh karena pihaknya memprioritaskan terhadap keluarga miskin yang diberi air bersih gratis.

" Kita prioritaskan keluarga miskin dulu yang tidak terjangkau PDAM. Mulai tanggal 1 agustus 2007 sudah kita susun jadwal dropping di 7 desa yang ada di Kecamatan saptosari Gunung Kidul" ujar Mujiyono.

lebih lanjut Mujiyono mengungkapkan pada puncak musim kering diperkirakan separoh lebih warganya mengalami krisis air. Untuk mengatasi masalah tersebut kecamatan saptosari akan mendapatkan dana untuk dropping air bersih sebesar 71 juta rupiah. Dana sebesar itu digunakan untuk dropping air bersih hingga Desember 2007 mendatang. Perharinya, pemerintah kecamatan saptosari melakukan dropping air bersih sebanyak 6 sampai dengan 7 kali. satu kali dropping menghabiskan dana 300 ribu rupiah.

Sementara itu, Gatot staf dinas informasi Pemerintah Kabupatena Gunung Kidul mengatakan, beberapa waktu yang lalu Sekretaris Daerah pemerintah Kabupaten Gunung Kidul melakukan safarai dropping air bersih. ( Santos )

RUANG SMF BEDAH RS SARJITO TERBAKAR, TIDAK ADA KORBAN JIWA

YOGYAKARTA-RS Sarjito Yogyakarta semalam sekitar jam 22.30 dilalap si jago merah. Akibat amukan si jago merah tersebut setidaknya menghanguskan delapan kantor ruang dokter. Delapan kantor ruang dokter itu antara lain ruang bedah urologi, bedah tumor, bedah plastikk, bedah ortopedi,ruang Tata Usaha, bedah anak, dan bedah torak serta sebagian ruang laboratorium patologi klinik. Menurut kepala Humas RS Sarjito Trisno Heru Nugroho kemungkinan besar kebakaran itu disebabkan oleh adanya hubungan arus pendek.

" Saat ini masih dilakukan olah TKP dan pemeriksaan laboratorium forensik polda DIY. Tapi kemungkinan besar karena hubungan arus pendek,' kata Heru di Sarjito, Selasa (7/8/2007).

Heru menambahkan karena kebakaran itu secara keseluruhan tidak mengganggu pelayanan terhadap pasien apalagi letak ruang kantor dokter ini jauh dari ruang rawat inap. Hanya saja kata Heru untuk laboratorium patologi klinik saat ini belum bisa difungsikan karena sebagian peralatannya basah terkena air dari pemadam kebakaran dan masih dipasangi police line.Sehingga saat ini pemeriksaan laboratorium dipindah ke laboraorium satelit di Ruang Wijayakusuma.

" Hingga sekarang ini memang belum bisa untuk pelayanan karena teknis dipasangi police line. Kalau sudah diambil kemungkinan bisa segera dipakai untuk pelayanan lagi,' tegas Heru.

Lebih lanjut Heru menagatakan dengan terjadinya kebakaran itu hingga sekarang kerugian belum bisa ditaksir. Tetapi memang banyak peralatan laboratorium yang canggih dan mahal ada di dalamnya. Selain itu banyak dokumen milik para dokter dan mahasiswa yang terbakar.

" Kerugian belum bisa diperkirakan mas. Hanya saja banyak peralatan laboratorium yang mahal dan canggih masih ada di dalamnya. Selain itu yang jelas dokumen milik para dokter dan mahasiswa terbakar," tutur Heru.

Sementara itu Mugiyono, kepala Keamanan RS Sarjito menuturkan ada 5 mobil pemadam kebakaran yang turun untuk memadamkan api agar tidak meluas. Pagi hari tadi mulai pukul 07.00 Tim idntifikasi dari Polres Sleman melakukan olah TKP.

" Sejauh ini belum diketemukan penyebab kebakaran tersebut. saat ini tim dari Polres Sleman sedangkan siang hari nanti tim Labfor dari Semarang akan datang untuk melakukan identifikasi uuntuk mengetahui penyebab kebakaran" Ujar Mugiyono.

Ratusan Karyawan yang akan masuk kerja banyak yang tidak mengetahui mengenai kebakaran yang terjadi. Mereka yang ruangannya terbakar tidak bisa langsung bekerja dan hanya menunggu di luar ruangan karena ruangannya masih diselidiki. ( Santos )

KLAIM RUMAH SAKIT YANG MERAWAT KORBAN GEMPA SEBESAR 28,3 MILYAR RUPIAH BELUM DIBAYAR

YOGYAKARTA- Gempa bumi 27 Mei 2006 yang mengakitakan lebih dari 5 ribu orang meninggal telah setahun lebih. Namun sampai saat ini, beaya perawatan yang telah dikeluarkan oleh sejumlah rumah sakit di provinsi DI Yogyakarta belum juga dibayar sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Total klaim rumah sakit yang belum dibayar mencapai Rp 28,36 milyar.

"Pemerintah porvinsi DIY baik oleh Kepala Dinas Kesehatan bahkan gubernur DIY sendiri, sudah berulang kali mendesak agar tunggakan tersebut segera dibayarkan. Sebab jika berlarut-larut akan mengganggu cash flow rumah yang bersangkutan. Tapi sampai hari ini, jumlah tunggakannya jauh lebih besar dari pada yang sudah dibayarkan," kata Kepala Humas pada Kantor Badan Informasi Daerah Provinsi DIY, Alex Syamhuri.

Dijelaskan Alex, beberapa saat setelah terjadi gempa, terdapat 15 rumah sakit negeri dan swasta di DIY yang merawat para korban. Beaya perawatan tersebut, kata dia, pada awalnya ditanggung oleh rumah sakit bersangkutan. Oleh pemerintah pusat, kata dia, beaya perawatan korban gempa akan diganti.

Namun sampai saat ini, lanjut Alex, pemerintah pusat melalui Badan Koordinasi Nasional (Bakornas) Penanggulangan Bencana baru membayar sebesar Rp 11 milyar. Padahal total klaim yang diajukan oleh 15 rumah sakit tersebut, kata Alex, mencapai Rp 41 milyar lebih.
Sementara itu Anggota Komisi D DPRD DIY Afnan Hadikusumo, usai dialog dengan Dinas Kesehatan DIY menyatakan, DPRD telah menerima laporan tertulis dan keluhan dari dinas kesehatan. Intinya, kata dia, pemerintah pusat sangat lamban dalam membayar tunggakan klaim yang diajukan rumah sakit di DIY pascagempa bumi setahun lalu.

"Kami juga sering mendapat keluhan dari pihak rumah sakit karena belum dibayarnya klaim mereka. Kondisi ini jelas sangat memprihatinkan karena gempa sudah berlangsung setahun lebih," kata Afnan.

Sebelumnya, di berbagai kesempatan Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X mengaku gemas karena pemerintah belum juga membayar klaim tersebut. Sultan meminta agar PT Askes yang ditunjuk sebagai pihak yang bertanggung jawab membayar klaim tersebut segera membayar klaim yang diajukan. ( Santos/ipul)

VIDEO KLIP INDONESIA RAYA BUATAN TAHUN 1944 DITEMUKAN

YOGYAKARTA- Pakar telematika Roy Suryo bersama tim relawan IT Air Putih berhasil menemukan viedo lagu kebangsaaan Indonesia Raya dari sebuah server belanda yakni perpustakaan Leiden Belanda. Proses penemuannya pun tanpa sengaja, yakni ketika mencari foto - foto tentang sejarah Indonesia melihat ada kata INDONESIA RAJA dan setelah dibuka berupa video klip lagu kebangsaan Indonesia Raya yang selama dicari dan belum dimiliki Arsip Nasional. Video klip tersebut dibuat pada bulan September 1944 oleh sebuah badan bentukan Jepang.

Setelah berhasil menemukan rekaman klip film lagu Indonesia Raya versi asli tiga stanza di server Belanda, pakar telematika, Roy Suryo dan tim Air Putih (relawatan IT -red) mengaku masih mencari rekaman lagu Indonesia Raya yang diproduksi tahun 1932.

"Menurut keluarga WR Soepratman dan beberapa ahli sejarah, lagu Indonesia Raya pernah direkam pada 1932 dengan piringan hitam. Isinya juga masih utuh tiga stanza. Di kantor Arsip Nasional, rekaman itu juga tidak ada sehingga ini menjadi tantang kami untuk melacaknya," kata Roy Suryo saat menunjukkan film lagu Indonesia Raya yang diproduksi September 1944.

Dijelaskan, lagu Indonesia Raya yang direkam pada 1932 dengan piringan hitam hanya berupa rekaman suara. Menurut Oerip Soedarman (keponakan WR Soepratman -red), kata Roy, rekaman lagu tersebut juga utuh sesuai aslinya sepanjang tiga stanza atau tiga bagian.Jika rekaman itu ditemukan, kata Roy, maka akan semakin melengkapi arsip lagu Indonesia Raya yang asli. Pasalnya, lanjut Roy, dokumen yang baru saja ditemukan berupa klip video yang diproduksi tahun 1944 atau 11 bulan sebelum proklamasi 17 Agustus 1945. Seperti diberitakan, Roy Suryo dan tim Air Putih berhasil menemukan rekaman klip video Indonesia Raya versi asli tiga stanza. Dalam dokumen yang belum dimiliki Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) itu, lagu Indonesia masih utuh sepanjang tiga bagian. Sementara lagu Indonesia Raya yang ada sekarang ini, kata Roy, hanya sepertiganya atau hanya satu stanza. ( Santos )

SULTAN TIDAK BERSEDIA MENJADI MENTERI DALAM NEGERI

YOGYAKARTA- Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan tidak bersedia menjadi Menteri Dalam Negeri menggantikan Muhammad Ma'ruf. Jika Presiden SBY meminta dirinya menjadi menteri. Sultan mengaku memilih menghabiskan masa jabatannya sebagai gubernur DIY yang bakal berakhir Oktober 2008 nanti. Pernyataan ini disampaikan Sultan ketika ditemui Di kantornya di Kepatihan.

Seperti diberitakan, akibat tidak kunjung sembuh dari penyakitnya, presiden memastikan bakal mengganti Muhammad Ma'ruf dari jabatannya sebagai Mendagri. Posisi Mendagri sendiri, sejak beberapa bulan terakhir dijabat secara ad interm oleh Menko Polhukam Widodo AS. Beberapa hari terakhir muncul beberapa nama kandidat calon Menteri Dalam Negeri dan disebutkan saat ini masih menjabat sebagai Gubernur.

"Soal menteri itu kan urusannya presiden. Kalau saya nggak mungkin. Saya memilih menghabiskan masa tugas saya hingga tahun depan yang tinggal setahun," kata Sultan saat ditemui di kantor gubernuran DIY, Jumat (3/8).

Sultan yang beberapa waktu sebelumnya menyatakan tidak bersedia menjadi Gubernur DIY untuk periode berikutnya mengatakan, sampai saat ini baik presiden maupun kalangan istana tidak ada yang menghubungi untuk masalah jabatan Mendagri. Menurut Sultan, Presiden tentu sudah mempunyai pilihan yang tepat."Itu biar urusannya presiden saja. Saya nggaklah dan nggak mungkin," kata Sultan menegaskan.Sementara Sultan HB X sendiri, begitu mengumumkan dirinya tidak mau lagi dipilih sebagai Gubernur DIY, dikabarkan bakal meneruskan karier politiknya ke Jakarta. ( Santos )